Fraud Terus Berulang, Wakil Ketua Komisi XI DPR Nilai LPEI Perlu Direformasi
Dia menyebut Kejagung terhadap 2022 pernah memastikan tersangka persoalan dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun.
Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan persoalan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tepat. Langkah houseofgumption.com ini untuk mengimbuhkan dampak jera bagi praktek pat gulipat di LPEI yang seolah konsisten terulang.
“Kami menilai cara Menteri Keuangan Sri Mulyani memperlihatkan keseriusan pemerintah supaya sistem pembiayaan ekspor terlalu bisa tingkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga supaya membuat fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Rabu (20/3/2024).
Untuk diketahui Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu berkenaan indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI, Senin (18/3/2024). Sejumlah debitur dikira melakukan tindak pidana korupsi yang dikira membuat kerugian negara sampai Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang dikira terlibat dalam persoalan tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.
Fathan mengutarakan dugaan korupsi di LPEI dengan beragam modus seolah kaset rusak yang konsisten berulang. Dia menyebut Kejagung terhadap 2022 pernah memastikan tersangka persoalan dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri berasal dari 27 perusahaan.
“BPK terhitung pernah melakukan pengecekan investigatif berkenaan persoalan dugaan korupsi LPEI dan mendapatkan kerugian negara sampai puluhan miliar,” katanya.
Di antara modus yang paling kerap terjadi, lanjut Fathan, adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola baik sementara mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga. Akibatnya berjalan kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.
“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pebisnis atau eksportir supaya penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” katanya.
Dukung Bersih-bersih di LPEI
Politikus PKB ini pun mendukung upaya bersih-bersih supaya LPEI lagi kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI mulanya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negari. Dengan LPEI, eksportir dapat dibantu berasal dari faktor pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.
“Namun faktanya seringkali slot 777 sistem penyaluran pembiayaan ini ditunaikan secara sembrono lebih-lebih minim pengawasan sementara kredit sudah dikucurkan. Maka sementara ini kami menilai LPEI ini direformasi supaya bisa lagi ke obyek awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik berasal dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.
